Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku tidak terlibat dalam kerusuhan di Temanggung, Selasa (8/2) kemarin. Sebab, memang tidak ada perintah dari pimpinan pusat untuk datang ke Temanggung.“Organisasi kami satu komando, tidak ada perintah ke sana (Temanggung),” kata Bambang Tedi, Ketua Tanfidziah FPI Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (9/2).
Kemarin, massa merusak tiga gereja dan satu sekolah Katolik di Temanggung, Jawa Tengah. Amuk massa dipicu ketidakpuasan massa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Temanggung dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmon Bawengan.
Menurut Bambang, jika FPI ingin bertindak memerangi kemaksiatan dan kemudaratan, mereka sebelumnya sudah mengirim surat ke kepolisian satu hingga dua kali. Jika tidak ada tanggapan, maka pihaknya baru bertindak.
Jika anggotanya tidak mengikuti aturan internal organisasi, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Namun ia tidak mau menyebut sanksi apa, hanya sanksi internal organisasi.
Bambang menegaskan FPI tidak mengerahkan massa untuk mendatangi persidangan penistaan agama di Temanggung. Sehingga jika ada tuduhan FPI Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta terlibat, maka hal itu tidak benar.
Menurutnya, FPI mengikuti undang-undang yang berlaku. Tidak ada tindakan anarkis. Namun jika peringatan tidak dihiraukan, maka organisasi itu bertindak tegas.
Saat tokoh lintas agama diundang oleh Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa (8/2) kemarin petang, FPI mengaku tidak diundang. Yang datang adalah tokoh agama dari kalangan Nahdlatul Ulama, pastor, dan pendeta.
Menurut Irfan S Awwas, Ketua Tanfidziah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), pihaknya juga tidak diundang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saat ada pertemuan tersebut. Namun ia menyatakan kerusuhan di Temanggung adalah ekspresi kemarahan yang disulut oleh penistaan agama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar